Tentunya umat Islam sangat paham terhadap fenomena yang akhir-akhir ini berkembang bahwa sebagian tokoh-tokoh NU dengan penuh kesadaran telah memisahkan agama dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara, walaupun dalam tingkatan moderat. Artinya, ada upaya-upaya menggiring umat menuju satu pemahaman bahwa beragama hanyalah urusan pribadi semata.

Di antara dampak yang kini terasa adalah timbulnya rasa kebangsanaan yang lebih tinggi dikalangan warga NU, melebihi kewajiban dalam meningkatkan ghirah keislaman. Ukhuwah Islamiah yang semestinya selalu dinomor satukan, justru ditinggalkan. Sedangkan Ukhuwah Wathaniyah maupun Basyariyah yang semestinya berada di urutan kedua dan ketiga, justru dijadikan sebagai acuan utama dalam bermasyarakat.

Sekulerisme ternyata sedikit demi sedikit telah merasuki jiwa sebagian warga NU tak jarang meraka lebih merespon perjuangan hak asasi manusia secara makro, termasuk kalangan nonmuslim atau penyetaraan gender yang jauh dari tuntunan dan ajaran Nabi Muhammad Saw, dari pada memperjuangkan penerapan syariat Islam yang menjadi hak Allah.

Tokoh-tokoh NU kini mulai meninggalkan tradisi tawaddhu (budaya rendah diri) di depan warganya disaat memperebutkan jabatan, baik dalam tubuh organisasi NU sendiri, maupun jabatan dalam pemerintahan.

Banyak dikalangan mereka yang telah mengabaikan nilai-nilai moral kesopanan dan hukum fiqih di dalam mejalankan kehidupan bermasyarakat. Bahkan yang patut disayangkan dari dampak semua itu, ternyata banyak pula warga NU yang keabsahan shalatnya pun masih perlu dipertanyakan, karena tidak mengertian terhadap hukum fiqih, bahkan ada pula yang secara sengaja meninggalkan kewajiban shalat lima waktu.

Dalam percatuan politik akhir-akhir ini, upaya kelompok sekuler semakin menemukan kemapanan dan sangat mengejutkan. Partai-partai sekuler sangat diminati oleh warga NU, baik disadari maupun tidak. Padahal kelompok sekuler telah menyiapkan sekenario pencaplokan terhadap hak-hak umat Islam dalam menjalankan kebebasan kehidupan beragama sesuai hukum Islam disegala aspek. Mulai hukum Islam mengatur kehidupan pribadi, rumah tangga, cara hidup bermasyarakat, dan bahkan cara hidup bernegara.

Sebagai contoh konkret, para ulama NU dimasa lampau akan selalu mengedepankan pendapat jumhur (mayoritass) ulama di dalam memutuskan suatu hukum, namun kelompok sekuler sedikit-demi sedikit menggiring wagra NU untuk meninggalkan tradisi para sesepuhnya

Qaul Mu`tamad (pendapat terkuat) dalam empat madzhab yang selama ini yang diyakini kebenarannya oleh warga NU, mengharamkan wanita menjadi kepala negara (presiden). Keyakinan untuk perpegang teguh terhadap Qaul Mu`tamad mulai tergeser oleh derasnya sekularisasi dalam tubuh NU, termasuk pada tinggkat elite NU sekalipun. Karena itu sebagai wagra NU mulai membolehkan wanita menjadi presiden.

Dasar hukum sebagai rujukan warga NU  bukan lagi bersumber kepada Al-Quran, Hadits maupun  pendapat ulama salaf yang tertera di dalam fiqih 4 madzhab, tetapi lebih disandarkan kepada wawasan kebangsaan, fanatisme, materialisme, kursisme, dangan mengedepankan fiqih syadz (lemah/tertolak) demi lancarnya program sekularisasi terhadap warga NU.

Apabila umat Islam, khususnya warga NU mulai menyadari akan bahaya sekularisme, wajib bagi mereka untuk memerangi pengaruh paham ini dalam menjalani roda kehidupan pribadi, berorganisasi maupun bernegara. Sebab jika terlambat dalam menangtisipasi gencarrnya sekularisme dalam tubuh NU, maupun di kalangan umat Islam pada umumnya, umat Islam pulalah yang menjadi korban di masa mendatang.

Untuk itu, hendaklah setiap warga NU yang konsisten, berusaha mengembalikan misi organisasi, sesuai dengan tujuan para sesepuh saat merintis berdirinya NU, yaitu merujuk Qanun Asasi Jam`iyah Nahdhatul Ulama, yang sangat identik dengan keislaman secara murni.