DIALOG SEPUTAR PENERAPAN LEGAL FORMAL SYARIAT ISLAM

Luthfi Bashori

Konon, para Walisongo sudah memperjuangkan penyalehan masyarakat Indonesia sejak lima abad silam. Ormas NU dan Muhammadiyah juga sudah memperjuangkan pembentukan masyarakat yang saleh sejak Indonesia belum merdeka, ini terbukti telah berdirinya jutaan pondok pesantren dan tempat pendidikan Islam di Indonesia yang ada sejak jaman Walisongo dan dilanjutkan pelestariannya oleh tokoh-tokoh NU maupun Muhammadiyah serta ormas-ormas Islam lainnya.

Tidak ada keraguan sedikitpun atas keberhasilan dakwah Walisongo dan para ulama pendahulu kita dalam menciptakan tokoh-tokoh nasional yang taat syariat.

Nah, saat ini telah banyak stok tokoh-tokoh Islam taat syariat yang telah lahir dari tempat-tempat pendidikan milik ormas NU maupun Muhammadiyah serta ormas-ormas Islam lainnya, termasuk juga para aktifis MUI, yang keshalehanya cukup kredibel, jika dibanding tokoh-tokoh nasiaonalis yang tidak pernah mendalami pendidikan agama Islam.

Sayangnya sebagian umat Islam masih ada yang ragu bahkan mengingkari pentingnya mengangkat presiden taat syariat beserta para perangkatnya, yang berani melegal formalkan syariat Islam dalam tataran hukum positif, padahal keberadaan stok pemimpin kita sudah lebih dari cukup. Hanya saja belum pernah mendapat kesempatan memimpin Indonesia. Hal ini terjadi tidak lepas dari `kecurangan` sistem undang-undang pemilihan presiden yang dibangun oleh kaum nasionalis sekuler, yang sengaja mengebiri kepentingan umat Islam untuk mengangkat Presiden taat syariat.

Coba, jika semua pelaksana negara ini jujur menyampaikan hak dan kewajiban masyarakat Indonesia, termasuk juga menyampaikan jaminan hukum bagi setiap pemeluk agama untuk melaksanakan keyakinannya masing-masing sesuai undang-undang yang berlaku, dengan tidak mengebiri dengan berbagai macam jargon yang berkonotasi Islamophoby, tentu umat Islam penduduk negeri ini yang jumlahnya mayoritas, akan dapat mengatur kehidupan mereka sendiri sesuai dengan syariat fiqih yang diajarkan di tempat-tempat pendidikan Islam yang dirintis oleh para Walisongo, dan dilanjutkan oleh para tokoh NU, Muhammadiyah dan ormas-ormas Islam lainnya.

Tentunya termasuk menentukan siapa pemimpin yang pantas dipilih sebagai kepala negara bagi umat Islam untuk kepentingan umat Islam. Perlu diingat, jumlah mayoritas penduduk negeri ini adalah umat Islam. Jika sistem demokrasi benar-benar diterapkan seperti di negara asal kelahirannya secara jujur, maka dapat dipastikan bahwa umat Islam akan memegang tampuk pimpinan di negeri ini dari tahun ke tahun.

Contoh riil, para ulama mengajarkan fiqih kepada umat, bahwa hukum pencurian menurut syariat itu adalah potong tangan, jika para ulama ditanya :

Penanya : Bukannya hukuman pencuri itu di penjara seperti pelaksanaan di Indonesia ini ?

Ulama : Bukan, tetapi hukuman pencuri menurut hukum fiqih adalah potong tangan.

Penanya : Siapa pelaksana pemotongan tangan itu, apakah setiap orang boleh memotong tangan pencuri ?

Ulama : Yang berhak memotong tangan pencuri adalah pihak pemerintah.

Penanya : Maksudnya, apakah hansip itu juga boleh, begitu ada pencuri ditangkap langsung dipotong tangannya oleh hansip ?

Ulama : Bukan demikian, tetapi semua hukum pidana menurut fiqih itu wajib diatur oleh pemerintah pusat, lantas pelaksanaannya adalah dinas terkait yang juga diatur oleh pemerintah pusat.

Penanya : Jadi, jika pemerintah pusat termasuk di Indonesia, dalam hal ini presiden dan para pelaksana negara, menolak pelaksanaan hukum potong tangan bagi pencuri ini, karena dinilai tidak ada payung hukumnya secara legal formal, lantas apa boleh para ulama itu berfatwa, untuk merobah status hukuman pencurian, tidak lagi potong tangan, tetapi cukup di penjara saja, karena hukum fiqih potong tangan tidak ada payung hukumnya di Indonesia ?

Ulama : Tentunya kewajiban para ulama dan sekaligus mencari dukungan umat Islam yang masih peduli syariat, untuk mencari pemimpin atau presiden dan para pelaksana negara ini yang taat syariat atau taat hukum fiqih, dan berani merombak sistem pemerintahan Indonesia ini menjadi sistem yang syar`i, tentunya harus dilakukan secara bijaksana dan legal formal atau konstitusional, agar biaya cos-nya tidak terlalu mahal bagi masyarakat.

Penanya : Jadi, melaksanakan syariat Islam atau hukum fiqih pada poin-poin tertentu itu, juga tetap wajib dilaksanakan oleh seluruh umat Islam, sekalipun harus dilaksanakan melalui mekanisme sistem pemerintahan ?

Ulama : Benar, memang demikianlah aturan main yang ada dalam kitab-kitab fiqih yang diajarkan oleh para Kiai NU di pesantren-pesantren, maupun majelis-majelis ta`lim, serta kajian kitab-kitab yang dilakukan oleh tokoh-tokoh ormas Islam lainnya. Bahkan jika ada orang Islam yang berani merobah hukum Islam, dengan sengaja diganti dengan hukum yang bukan bersumber dari ajaran Islam, karena meragukan kebenaran hukum islam itu sendiri, atau mengingkari eksistesi hukum Islam di tengah umat Islam, maka orang tersebut perlu diragukan keislamannya.

Mudah-mudahan ilustrasi itu dapat membuka ketidak-mengertian umat Islam atas kewajiban melaksanakan hukum fiqih di tengah-tengah kehidupan umat, termasuk dalam tingkat kenegaraan sekalipun.

Sebenarnya masih banyak contoh wajibnya mendirikan pemerintah yang syar`i bagi umat Islam, sebagaimana yang tertera dalam kitab-kitab fiqih seperti Kitab Fathul Mu\`in, Kifayatul akhyar dan lainnya yang setiap hari diajarkan oleh para Kiai NU kepada murid-murid pesantrennya dan para jamaahnya.

Yang tertinggal hanya : Kapan para kiai dan tokoh-tokoh Islam itu berani beraction menngamalkannya secara riil, bukan sekedar dijadikan bahan pengajaran, bahtsul masail, diskusi serta wacana belaka.

Mudah-mudahan semua elemen masyarakat muslim Indonesia, mulai mempelajari secara seksama ajaran kitab-kitab para ulama salaf dengan baik dan benar, lantas berani mengamalkannya secara sempurna dan kasat mata, bukan sekedar pengamalan secara parsial semata.