KEADILAN SYARIAT ISLAM MERATA BAGI SELURUH UMAT

Luthfi Bashori

Nabi SAW bersabda : Lau kaanat Faathimatu bintu Muhammadin saraqat laqatha`tu yadaha (andaikata Fathimah putri Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya). HR. Bukhari-Muslim.

Asbabul wurud (sebab munculnya) hadits ini, yaitu bagaimana saat Nabi SAW sangat marah dengan muka merah padam saking marahnya, lantaran ada seorang wanita Mahzumiyah, suku yang terhormat di kalangan bangsa Arab kedapatan mencuri, lantas tokoh-tokoh Bani Mahzumiyah, meminta dispensasi hukum kepada Nabi SaW agar tidak memotong tangan si wanita terhormat itu.

Mereka menggunakan Usamah bin Zaid salah seorang yang sangat dicintai oleh Nabi SAW, untuk menego Nabi SAW dalam urusan pencurian itu. Tapi, Nabi SAW justru semakin marah saat mereka menawar hukum Islam dengan minta dispensasi segala, hingga beliau SAW bersumpah dengan hadits di atas.

Itulah bentuk ketegasan Nabi SAW dalam menerapkan hukum syariat yang beliau emban sebagai amanat dari Allah Yang Maha Pengatur alam semesta.

Nabi SAW tidak pernah membeda-bedakan terhadap umatnya dalam menegakkan supremasi hukum. Siapa-saja yang melanggar syariat, baik dari kalangan rakyat jelata maupun para konglomerat dan kalangan pejabat, maka sama saja di mata Nabi SAW jika harus berhadapan dengan hukum, maka Nabi SAW tidak akan segan-segan menerapkannya tanpa ada dispensasi terhadap seseorang pun.

Tentunya, hukum Islam saat itu diterapkan juga kepada seluruh penduduk Negara Islam Pertama yang saat itu ber-ibu kota di Madinah Almunawwarah, termasuk kepada penduduk kalangan kafir dzimmi.
Yang dimaksud kafir dzimmi yaitu non muslim yang mau tunduk terhadap segala aturan syariat yang diterapkan di Ibu Kota Madinah Almunawwarah.

Pemberlakuan syariat Islam secara legal formal di jaman Nabi SAW, sudah menjadi ciri khas pemerintahan Islam yang dipimpin sendiri oleh beliau SAW, dan dilanjutkan pada masa pemerintahan ke empat khalifah Arrasyidun pengganti Nabi SAW.

Sedangkan bagi non muslim yang tidak bersedia mengikuti aturan legal formal syariat Islam, seperti kaum Yahudi Bani Qainuqa` dan Yahudi Bani Nadzir, maka mereka langsung diusir oleh Nabi SAW dari kota Madinah Almunawwarah, dan direlokasi ke tempat padang pasir yang jauh dari pusat pemerintahan Negara Islam Pertama itu.

Aturan inilah termasuk juga dari arti kata Makkah dan Madinah sebagai Kota Suci, yaitu suci dari masuknya non muslim di Alharamain, dua tanah suci umat Islam itu.

Bahkan hukum haramnya non muslim masuk kedua Kota Suci Makkah dan Madinah ini tetap berlaku hingga hari Qiamat nanti.

Mudah-mudahan umat Islam di manapun berada dapat memperjuangkan eksistensi legal formal syariat Islam di negara mana saja mereka berada, tentunya dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat maupun secara konsitusi negara.

Jika syariat Islam dilegalformalkan di negeri ini, dan perangkat negara dipilih figur-figur yang mengerti dan mau berkomitmen memberlakukan aturan syariat, maka pasti akan ada perobahan positif yang signifikan di negeri ini.

Salah satu contohnya adalah jika diberlakukan hukum pidana potong tangan bagi para koruptor keuangan negara sekecil apapun, pasti akan menjadi shok therapy bagi calon-calon koruptor lainnya, dan negeri ini akan menjadi bersih dari para koruptor serta rakyat akan dapat hidup lebih makmur.

Jika ada yang mengatakan bahwa non muslim negeri ini tentu tidak bersedia menjalankan hukum pidana syariat, jadi apa tidak rugi umat Islam menjalankannya?

Perlu dijelaskan, bahwa umat Islam yang diwajibkan puasa Ramadlan dengan berlapar-lapar seharian penuh, tidak pernah merasa iri terhadap non muslim yang juga tidak diwajibkan berpuasa Ramadlan sebulan suntuk.

Jadi, tidak ada pengaruhnya sama sekali dalam keyakinan umat Islam antara non muslim setuju atau tidak setuju, terhadap ketaatan umat menjalankan syariat secara menyeluruh, karena lakum diinukum wa liya diin (Bagimu agamamu dan bagiku agamaku).