Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu menyatakan, ada perkembangan sangat memprihatinkan yang sedang berlangsung di China terhadap Uighur dan kelompok Muslim lainnya. Ia mendesak China menghormati hak-hak minoritas.

Saat berpidato pada sesi pertama konferensi ke-40 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, pada Senin lalu, Cavusoglu meminta pemerintah China memisahkan teroris dari orang-orang tak bersalah, serta menggarisbawahi terjadi pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur.

Cavusoglu mengatakan Turki mengakui “hak China untuk memerangi terorisme”, tapi mendesak negara itu untuk menghormati kebebasan beragama dan melindungi identitas budaya Uighur dan Muslim lainnya.

Wilayah Otonomi Uighur Xinjiang bagian barat China adalah rumah bagi sekitar 10 juta warga Uighur. Kelompok Muslim yang berjumlah sekitar 45 persen dari populasi Xinjiang itu telah lama menuduh pemerintah China melakukan diskriminasi budaya, agama dan ekonomi. Menurut PBB, sebanyak satu juta orang atau sekitar tujuh persen dari populasi Muslim di Xinjiang, telah dipenjara dalam kamp-kamp “pendidikan ulang politik”.

Orang-orang yang menunjukkan ketaatan terhadap ajaran Islam di wilayah Xinjiang –melaksanakan shalat, puasa, tidak minum alkohol atau makan babi, menumbuhkan jenggot atau mengenakan pakaian Islam– telah ditahan oleh otoritas China dan diperlakukan seolah-olah mereka menderita penyakit kejiwaan.

Ditangkap di rumah-rumah mereka, warga Uighur kemudian dibawa ke kamp-kamp pendidikan ulang. Para tahanan dipaksa mematuhi propaganda Partai Komunis, termasuk lagu kebangsaan dan slogan-slogan partai, serta menghadiri sesi-sesi pencucian otak setiap hari. Jika mereka tidak tunduk, para tahanan itu menjadi sasaran penyiksaan, termasuk kurang tidur, kurungan isolasi dan kekerasan fisik.

Mereka diperlakukan sebagai “musuh negara” semata-mata karena identitas agama mereka. Menurut aktivis HAM, para tahanan ditahan tanpa dakwaan dan seringkali tanpa akses ke penasihat hukum.

Dalam sebuah laporan yang dirilis pada September lalu, Human Rights Watch menyalahkan pemerintah China atas “kampanye sistematis pelanggaran HAM” terhadap Muslim Uighur di Xinjiang.

Turki, pada awal Februari, menyebut perlakuan China terhadap Muslim Uighur “sangat memalukan bagi umat manusia”. Kecaman Turki ini memecah keheningan atas masalah tersebut oleh negara-negara Muslim.

Sebagian besar negara-negara mayoritas Muslim belum vokal terhadap masalah ini, tidak mengkritik pemerintah China yang seringkali merupakan mitra dagang penting.*

http://sahabatalaqsha.com