URL: www.pejuangislam.com
Email: editor@pejuangislam.com
 
Halaman Depan >>
 
 
Pengasuh Ribath Almurtadla Al-islami
Ustadz H. Luthfi Bashori
 Lihat Biografi
 Profil Pejuang Kaya Ide
 Imam Abad 21
 Info Asshofwah
Karya Tulis Pejuang


 
Ribath Almurtadla
Al-islami
 Pengasuh Ribath
 Amunisi Dari Tumapel
 Aktifitas Pengasuh
 Perjuangan Pengasuh
 Kalender Ribath
Pesantren Ilmu al-Quran (PIQ)
 Sekilas Profil
 Program Pendidikan
 Pelayanan Masyarakat
 Struktur Organisasi
 Pengasuh PIQ
 
Navigasi Web
Karya Tulis Santri
MP3 Ceramah
Bingkai Aktifitas
Galeri Sastra
Curhat Pengunjung
Media Global
Link Website
TV GARIS LURUS
Kontak Kami
 
 
 Arsip Teriakan Pejuang
 
SEBAIK-BAIK ORANG BERDOSA ADALAH YANG BERTOBAT 
  Penulis: Pejuang Islam  [6/5/2017]
   
KEUTAMAAN KALIMAT LA ILAHA ILLALLAH 
  Penulis: Pejuang Islam  [3/5/2017]
   
BACAAN DUA KALIMAT TASBIH YANG SANGAT BESAR PAHALANYA 
  Penulis: Pejuang Islam  [1/5/2017]
   
DAKWAH YOUTUBE 
  Penulis: Pejuang Islam  [19/4/2017]
   
DAKWAH YOUTUBE 
  Penulis: Pejuang Islam  [19/4/2017]
   
 
 Book Collection
 (Klik: Karya Tulis Pejuang)
Pengarang: H. Luthfi B dan Sy. Almaliki
Musuh Besar Umat Islam
Konsep NU dan Krisis Penegakan Syariat
Dialog Tokoh-tokoh Islam
Carut Marut Wajah Kota Santri
Tanggapan Ilmiah Liberalisme
Islam vs Syiah
Paham-paham Yang Harus Diluruskan
Doa Bersama, Bahayakah?
 
 WEB STATISTIK
 
Hari ini: Kamis, 25 Mei 2017
Pukul:  
Online Sekarang: 5 users
Total Hari Ini: 588 users
Total Pengunjung: 3443613 users
 
 
Untitled Document
 PEJUANG ISLAM - KARYA ILMIAH USTADZ LUTHFI BASHORI
 
 
Sekularisme Paham Sesat Dikembangkan jil, Dalam Upaya Membangun Indonesia Baru 
Penulis: H. Luthfi Bashori [ 4/9/2016 ]
 
Muhammad al-Bahi, seorang pemikir mesir, sebagaimana dimuat MDF Al-Mu’tashim, edisi 10, Th III April 1999 M, memberikan gambaran tentang sekularisme dengan membaginya menjadi dua. Yaitu, sekularisme radikal dan moderat. Disebut Sekularisme Radikal, karena menganggap agama sebagai penghalang kemajuan pembangunan yang harus dimusuhi dan dimusnahkan. Al-Bahi mengatakan pula bahwa komunisme dapat dikategorikan sebagai kelompok sekularisme radikal. Sedangkan Sekularisme Moderat, menganggap bahwa urusan agama adalah urusan pribadi yang tidak ada sangkut pautnya dengan urusan negara. Karena itulah tokoh-tokoh JIL sangat rajin menolak formalisasi Syari’at Islam ke dalam undang-undang negara.

Karena bernegara adalah cermin kehidupan bermasyarakat, maka penganut paham ini berupaya memasarkan pemahaman bahwa agama tidak mampu memberikan kontribusi sedikit pun terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk menguatkan pendapatnya, tak jarang mereka mengatakan “jangan membawa nama agama dalam berpolitik” atau “Agama itu adalah urusan pribadi, bukan urusan pemerintah”, mereka juga berargumentasi bahwa Nabi Muhammad r tidak pernah mendirikan pemerintahan Islam.

Semua yang dikatakan itu, pada hakekatnya bertolak-belakang dengan sejarah maupun kaidah-kaidah Islam. Yang jelas, faham ini telah mendiskreditkan Islam, dengan satu pemahaman, bahwa Islam tidak mampu menjawab tantangan zaman, atau tidak relevan diterapkan di segala zaman. Pada-hal, Islam sebagai agama universal sangatlah luas cakupannya. Islam mampu memecahkan problematika ummat, baik dalam urusan individu maupun bermasyarakat, juga mampu memberikan kontribusi yang berarti terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai satu ilustrasi bahwa syari’at Islam telah mengatur kehidupan pribadi pemeluknya, adalah adanya kaidah-kaidah yang mengajarkan bagaimana cara hidup yang baik sejak bagun tidur di waktu fajar hingga menjelang tidur di waktu malam hari. Bahkan cara tidur yang baik pun diatur oleh Islam. Shalat sunnat fajar yang didahului dengan berwudlu, tentunya mempunyai makna yang besar dalam usaha membina seseorang menjadi muslim yang baik. Belum lagi waktu makan pagi yang harus bersih dari makanan yang najis dan haram, serta dimulai dengan bacaan bismillah adalah tuntutan prilaku yang mengajarkan kedisiplinan. Demikianlah dustur (undang-undang, syari’at) Islam dalam mengatur kehidupan pribadi seorang muslim yang taat demi kebaikan semata.

Adapun dustur Islam yang mengatur kehidupan bermasyarakat, telah jelas bagi mereka yang mengkaji Islam secara mendalam. Tidak dapat dipungkiri lagi, Islam telah mengatur cara bertetangga yang baik, cara menghormati tamu, cara jual beli yang tidak saling merugikan, cara bagaimana orangtua menyayangi anak-anak, serta tingkah laku anak muda dalam menghormati orang yang lebih tua dan sebagainya. Demikian juga dalam mengatur kehidupan bernegara, maka sejarah tidak bisa mengingkari bahwa Rasulullah r maupun para sahabat yang menggantikan kedu-dukan beliau, telah melaksanakan pemberlakuan hukum Islam di tengah kehidupan bermasyarakat yang majemuk, sejak hijriah beliau ke kota Madinah.

Di saat Rasulullah SAW memegang tampuk kepemimpinan ummat, segala kebijaksanaan terfokus kepada pribadi beliau. Dengan dituntun wahyu Ilahi dan kemampuan dasar yang beliau miliki, serta mu’jizat yang diberikan oleh Allah I. Beliau membangun suatu masyarakat Negara yang modern dan mampu menghapuskan kebathilan. Mulai dari penyimpangan tauhid hingga perkara-perkara yang berkaitan dengan pelanggaran susila, serta dera bagi pemabuk dan lain-lain. Beliau r menerapkan hukum Islam dengan sangat adil, tanpa membeda-bedakan, baik terhadap Islam maupun non muslim (selagi mentaati dustur Islam). Keadaan inilah yang sering distilahkan sebagai “masyarakat Madani”.

Tentunya peraturan yang demikian bagus dan rapi itu tidaklah bisa dilaksanakan oleh sembarang orang. Namun yang berhak menjalankannya adalah pihak pemerintah, sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh Islam. Rasulullah r adalah pemimpin tertinggi Negara pada saat itu, untuk itulah segala kebijaksanaan yang bersifat kenegaraan terfokus kepada pribadi beliau. Meskipun demikian beliau masih mengirim gubernur-gubernur di beberapa daerah, dengan bertanggung jawab terhadap kemaslahatan daerah binaannya.

Bahkan beberapa kewenangan telah dimandatkan oleh beliau kepada para gubernur. Di antaranya ialah diperkenankannya mengambil keputusan secara ijtihad, jika mereka tidak atau belum menemukan aturan dalam Al Qur’an dan hadits, sebagaimana yang terjadi pada sahabat Mu’adz bin Jabal.

Pada saat ia berangkat menuju kota Yaman untuk melaksanakan tugas kenegaraan, Rasulullah r bertanya:
“Bagaimana caranya engkau memutuskan perkara yang dikemukakan kepadamu ?”
“Kuhukumi dengan kitab Allah I”, jawab Mu’adz.
“Bagaimana jika tidak engkau temui dalam kitab Allah?”, sambung Rasulullah r.
“Dengan sunnah Rasulullah r” ujarnya. “Jika tidak engkau temukan dalam sunnah Rasulullah lantas bagaimana?” tanya Rasulullah lebih lanjut.
“Aku akan menggunakan ijtihad akal pikiranku, dan aku tidak akan meninggalkannya” jawabnya dengan tegas.
Rasulullah r lalu menepuk dadanya seraya memuji “Al-hamdulillah, Allah telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala dan Rasul-Nya” (HR. Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi).

Dari keterangan di atas, menjadi jelas bahwa Islam telah mengatur kehidupan pribadi, masyarakat, dan Negara. Sedangkan sekularisme dengan sengaja menolak risalah Nabi Muhammad r, atau paling tidak, gerakan ini telah mengingkari kesempurnaan Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhai Allah.

Berbicara tentang sekularisme tentunya tidak bisa melupakan tragedi yang menimpa umat Islam di Negara Turki, pada saat dipimpin oleh Musthafa Kamal At-Taturk, seorang penganut paham sekular.

Meski sebelumnya, Islam dalam naungan Turki Utsmany pernah mengalami kejayaan yang cukup disegani oleh musuh-musuh Islam, khususnya dari Barat, namun sejak Sultan terakhir diturunkan dari singgasananya oleh Musthafa Kamal At -Taturk, yang terjadi pada tanggal 12 Maret 1924, lantas berdiri Republik Rakyat Turki, maka kehancuran ummat Islam pun tidak dapat dihindari.

Musthafa Kamal At-Taturk, walaupun mengaku dirinya seorang muslim, ternyata dalam menjalankan roda pemerintah-an lebih senang menerapkan peradaban barat daripada budaya dan hukum Islam. Dengan demikian kehancuran Islam di Turki bukanlah di tangan-tangan musuh Islam, melainkan oleh kedzaliman seorang muslim nasionalis sekular.Tangan besi Musthafa Kamal, memaksa rakyatnya untuk hidup ala Barat. Dia berkeyakinan bahwa agama harus dipisahkan dari kegiatan politik dan pemerintahan. Islam harus ditinggalkan, karena dianggap sebagai sesuatu yang out of date (usang) karena sulit dipertemukan dengan peradaban Barat.

Meskipun Musthafa Kamal mengaku sebagaiseorang muslim, namun ke-Islamannya sangatlah buruk. Bahkan yang lebih menonjol pada dirinya adalah nasionalismenya sebagai warga Turki. Untuk itulah ia berusaha mengubah Al-Qur’an ke dalam bahasa Turki. Termasuk juga adzan, rukun-rukun khutbah Jum’at, do’a-do’a, salam, dan banyak hal yang seharusnya berbahasa Arab sebagai pengantar bahasa Islam dalam beribadah, diganti dengan bahasa Turki.

Salah satu peraturan Musthafa Kamal, adalah larangan pembentukan partai politik berasas Islam. Bahkan terjadi pula larangan berbusana muslim seperti berjubah, berkopiah, me-makai sorban dan semisalnya, kemudian mewajibkan celana dan topi sebagai pengganti busana muslim. Bagi yang melanggarnya, termasuk wanita muslimah yang berjilbab, dianggap sebagai pelanggaran kriminal. Pelajaran keagamaan di sekolah dihapuskan. Tempa-tempat majelis ta’lim dicurigai dan diintimidasi.

Kekejaman pemerintah sekular yang menjadi-jadi itu sangat menyakitkan ummat Islam Turki hingga kini. Banyak dari suku Kurdi yang bermazhab Ahlussunnah wal jama’ah dikejar-kejar dan dibantai, dengan alasan tidak loyal pada pemerintah Turki.

Tentunya penderitaan panjang yang menimpa kaum muslimin di Turki menimbulkan keprihatinan bagi ummat Islam di seluruh dunia. Seperti halnya penderitaan yang pernah dialami oleh ummat Islam di Afghanistan saat dipimpin oleh Najibullah, seorang sekular yang mendapat sokongan dari Uni Soviet dalam memberlakukan kebijaksanaan pemerintah sekular. Nasib ummat Islam Afghanistan saat itu tidak ubahnya seperti saudara mereka yang berada di Turki.
Di samping berupaya mendangkalkan agama yang selalu dilancarkan dalam da’wah kelompok JIL, seperti memasarkan pemahaman “bahwa pada hakekatnya semua agama adalah sama”, atau “semua agama adalah benar, sebab tujuannya satu yaitu Tuhan”, dan pemahaman sesat lainnya, kelompok ini juga giat memasarkan sekularisme di kalangan ummat Islam.

NU adalah salah satu ormas Islam yang salah satu tujuan berdirinya adalah untuk ikut menyebarluaskan risalah Nabi Muhammad SAW lewat sendi-dendi kemasyarakatan yang variatif. Terlebih lagi NU menjadi organisasi yang menjadi wadah bagi kumpulan warga Ahlussunnah wal Jama`ah, hendaklah selalu meningkatkan dan menyiarkan serta menerapkan keislaman ditengah warganya dan masyarakat pada umumnya. Memang itulah tujuan dari para pendiri NU yang sesungguhnya, dengan diniati secara ikhlas beribadah kepada Allah SWT, serta mengharap keridlaan-Nya. Sebab tanpa tujuan yang dilandasi keikhlasan beribadah kepada Allah SWT, serta ketulusan untuk menyiarkan agama islam, maka apalah arti sebuah perjuangan di mata Sang Rabbull Izzati, Allah SWT.

NU dan Sekularisme


Tentunya umat Islam sangat faham terhadap fenomena yang akhir-akhir ini berkembang, bahwa sebagian tokoh-tokoh NU dengan penuh kesadaran telah memisahkan agama dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara, walaupun dalam tingkatan moderat. Artinya, ada upaya-upaya menggiring ummat menuju satu pemahaman bahwa beragama hanyalah urusan pribadi semata.

Di antara dampak yang kini terasa adalah timbulnya rasa kebangsaan yang lebih tinggi di kalangan warga NU, melebihi kewajiban dalam meningkatkan ghirah keislaman. Ukhuwah islamiyah yang semestinya selalu dinomor satukan, justru ditinggalkan. Sedangkan ukhuwah wathaniyyah maupun basyariyah yang semestinya berada diurutan kedua dan ketiga, justru dijadikan sebagai acuan utama dalam bermasyarakat.

Sekularisme ternyata sedikit demi sedikit telah merasuki jiwa sebagian warga NU. Tak jarang mereka lebih merespon perjuangan hak asasi manusia secara makro, termasuk kalangan non muslim atau penyetaraan gender yang jauh dari tuntunan dan ajaran Nabi Muhammad SWA, dari pada memperjuangkan penerapan syariat Islam, yang menjadi hak Allah.

Tokoh-tokoh NU kini mulai meninggalkan tradisi tawaddhu` (budaya rendah diri) di depan warganya di saat memperebutkan jabatan, baik dalam tubuh organisasi NU sendiri, maupun jabatan dalam pemerintahan. Banyak di kalangan mereka yang telah mengabaikan nilai-nilai moral kesopanan dan hukum fiqih di dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Bahkan yang patut disayangkan dari dampak semua itu, ternyata banyak pula warga NU yang keabsahan shalatnya-pun masih perlu dipertanyakan, karena ketidakmengertian terhadap hukum fiqih, bahkan ada pula yang secara sengaja meninggalkan kewajiban shalat lima waktu.

Dalam percaturan politik akhir-akhir ini, upaya kelompok sekuler semakin menemukan kemapanan dan sangat mengejutkan. Partai-partai sekuler sangat diminati oleh waga NU, baik disadari maupun tidak. Padahal kelompok sekuler telah menyiapkan skenario pencaplokan terhadap hak-hak umat Islam dalam menjalankan kebebasan kehidupan beragama sesuai hukum Islam di segala aspek. Mulai hukum Islam yang mengatur kehidupan pribadi, rumah tangga, cara hidup bermasyarakat, bahkan cara hidup berpemerintah atau bernegara.

Sebagai contoh konkrit, para ulama NU di masa lampau akan selalu mengedepankan pendapat jumhur (mayoritas) ulama di dalam memutuskan suatu hukum, namun kelompok sekuler sedikit demi sedikit menggiring warga NU untuk meninggalkan tradisi para sesepuhnya.

Qaul mu`tamad (pendapat terkuat) dalam empat madzhab yang selama ini diyakini kebenarannya oleh warga NU, mengharamkan wanita menjadi kepala negara (presiden). Keyakinan untuk berpegang teguh terhadap qaul mu`tamad, mulai tergeser oleh derasnya sekularisasi dalam tubuh NU, termasuk pada tingkat elit NU sekalipun. Karena itu sebagian warga NU mulai membolehkan wanita menjadi presiden. Maka dasar hukum sebagai rujukan warga NU bukan lagi bersumber kepada Al Qur`an, Al Hadits maupun pendapat ulama salaf yang tertera di dalam fiqih empat madzhab, tetapi lebih disandarkan kepada wawasan kebangsaan, fanatisme, materialisme, kursiisme, dengan mengedepankan pendapat fiqih syadz (lemah/tertolak) demi lancarnya program sekularisasi terhadap warga NU.

Apabila umat Islam, khususnya warga NU mulai menyadari akan bahaya sekularisme, maka wajib bagi mereka untuk memerangi pengaruh faham ini dalam menjalani roda kehidupan pribadi, berorganisasi maupun bernegara. Sebab jika terlambat dalam mengantisipasi gencarnya sekularisme dalam tubuh NU, maupun di kalangan umat Islam pada umumnya, maka umat Islam pulalah yang menjadi korban di masa mendatang.

Untuk itu hendaklah setiap warga NU yang konsisten, berusaha mengembalikan misi organisasi, sesuai dengan tujuan para sesepuh saat merintis berdirinya NU, yaitu merujuk Qanun Asasi Jam`iyyah Nahdlatul Ulama, yang sangat identik dengan keislaman secara murni.
(pejuangislam)

   
 Isikan Komentar Anda
   
Nama 
Email 
Kota 
Pesan/Komentar 
 
 
 
1.
Pengirim: syamsul  - Kota: Probolinggo
Tanggal: 11/3/2009
 
Mengkonversi Sistem Pemerintahan (Pengantar Diskusi Seputar Khilafah)
Dari sudut pandangan agama, pemerintahan Indonesia adalah sah. Pandangan ini didasarkan pada dua dalil. Yaitu: pertama, presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat. Menurut Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah (2001:204), sistem pemilihan langsung oleh rakyat sama dengan pengangkatan Sayyidina Ali karamullah wajhah untuk menduduki jabatan Khalifah.

Kedua, presiden terpilih Indonesia dilantik oleh MPR, sebuah gabungan dua lembaga tinggi, DPR dan DPD yang dapat disepadankan dengan ahlu a-halli wa al-‘aqdi dalam konsep al-Mawardi dalam Al-Ahkam as-Sulthoniyah.

Keabsahan pemerintahan Indonesia bukan hanya dapat dilihat dari sudut sistem pemilihan dan mekanisme pelantikan presiden saja, namun juga bisa dilihat dari terpenuhinya maqashidu al-syari’ah (tujuan syar’i) dari imamah (pemerintahan) Indonesia, dalam rangka menjaga kesejahteraan dan kemashlahatan umum. Terkait dengan ini, Imam al-Ghazali mengungkapkan dalam Al-Iqtishad fil ‘Itiqad (1988:147), menyatakan, “Dengan demikian tidak bisa dipungkiri kewajiban mengangkat seorang pemimpin (presiden) karena mempunyai manfaat dan menjauhkan mudharat di dunia ini”.

Dalam konteks ini, pemerintahan Indonesia telah memenuhi tujuan syar’i di atas dengan adanya institusi pemerintahan, kepolisiaan, pengadilan dan lain sebagainya. Alhasil, menurut Ahlussunnah wal Jama’ah, pemerintahan Indonesia adalah pemerintah yang sah. Siapa pun tidak bisa mengingkarinya.

Karena itu, mengkonversi sistem pemerintahan dengan sistem apa pun, termasuk sistem khilafah sentral dengan memusatkan kepemimpinan umat Islam di dunia pada satu pemimpin, adalah tidak diperlukan. Apalagi jika konversi sistem itu akan menimbulkan mudharat yang lebih besar. Seperti timbulnya chaos dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan keamanan. Lantaran, timbulnya kevakuman pemerintahan atau pemerintah yang tidak mendapatkan dukungan rakyat luas, sehingga membuka peluang perang saudara antar anak bangsa. (Imam al-Ghazali Al-Iqtishad Fil ‘Itiqad, 1988:148)

Terlebih, mendirikan khilafah mendunia terbantahkan oleh dalil-dalil berikut ini: Pertama, khilafah mendunia tidak memiliki akar dalil syar’i yang qath’i. Adapun yang wajib dalam pandangan agama, adalah adanya pemerintahan yang menjaga kesejahteraan dan kemashlatan dunia. Terlepas dari apa dan bagaimana sistem pemerintahannya. Karena itu, kita melihat para ulama di berbagai negara di belahan dunia memperbolehkan, bahkan tak jarang yang ikut terlibat langsung dalam proses membidani pemerintahan di negaranya masing-masing. Beberapa contoh kasus dari sistem pemerintah di jaman klasik, antara lain: Daulah Mamalik di Mesir, Daulah Mungol di India, Daulah Hafshiyyah di Tunis, dan lain sebagainya.

Kedua, persoalan imamah dalam pandangan Ahlussunnah wal Jama’ah bukanlah bagian dari masalah aqidah, melainkan termasuk persoalan siyayah syar’iyyah atau fiqih mu’amalah. Karena itu, kita boleh berbeda pendapat dalam soal sistem pemerintahan, sesuai dengan kondisi zaman dan masyarakatnya masing-masing dalam mempertimbangkan mashlahah dan mafsadah dari sistem yang dianutnya tersebut.

Ketiga, membentuk pemerintahan agama di suatu daerah, akan membunuh agama itu sendiri di daerah lain. Menegakkan Islam di suatu daerah di Indonesia, sama halnya dengan membunuh Islam di daerah-daerah lain seperti di Irian Jaya, di Flores, di Bali dan lain sebagainya. Daerah basis non Islam akan menuntut hal yang sama dalam proses penegakkan agamanya masing-masing. Bentuk negara nasional adalah wujud kearifan para pemimpin agama di Indonesia, tidak ingin terjebak pada institusionalisasi agama, sebagai tuntutan dari otonomi daerah.

Keempat, masyarakat masih belum siap benar untuk melaksanakan syari’at Islam secara penuh, terutama untuk menerapkan hukum pidana Islam. Seperti bagi pezinah dirajam, pencuri dipotong tangan, sanksi bagi yang tidak melaksanakan sholat dan zakat, dan seterusnya. Penerapan syari’ah Islam secara penuh tanpa mempertimbangkan kesiapan umat Islam akan menyebabkan banyak umat Islam yang tidak mengakui sebagai seorang muslim karena takut terhadap sanksi hukum tersebut. Jumlah 90 persen umat Islam akan mengalami penurunan secara drastis. Sehingga penerapan itu justru merugikan umat Islam sendiri.

Kelima, sulitnya mencari tolok ukur apakah yang dilakukan oleh seorang khalifah itu merupakan suatu langkah politik atau sekedar pelampiasan ambisi kekuasaan, atau itu memang benar-benar melaksanakan perintah Allah ketika terjadi kekerasan dari khalifah yang berkuasa terhadap para ulama sebagaimana dialami oleh imam madzhab yang empat: Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i, Imam Ahmad bin Hanbal dan para pengikut mereka. Sejarah mencatat tidak sedikit dari para ulama yang mendapat perlakuan zalim, diborgol, dipenjara, dan dianiaya, sementara khalifah dalam menjalankan hukuman tersebut melakukannya atas nama agama. Jika demikian yang terjadi maka sudah pasti ulama nahdliyyin akan memenuhi penjara-penjara di seluruh wilayah Indonesia.

Keenam, jika memang disepakati ide formalisasi syari’ah, maka teori syari’ah manakah yang akan diterapkan.Apakah model Wahabi di Saudi Arabia yang memberangus ajaran-ajaran sebagaimana diamalkan oleh kaum nahdliyyin seperti tawassul, tahlil, talqin, dan lain sebagainya atau sistem Syi’ah yang telah membunuh ratusan ulama dan umat Islam, menghancurkan masjid-masjid Ahlus Sunnah sebagaimana yang terjadi di teluk Persi, di bagian wilayah Timur Tengah, atau belahan lain di dunia ini, dan pemerintah yang berkuasa melakukan semua itu, lagi-lagi, atas nama agama. Jika itu yang terjadi, niscaya warga Nahdliyyin akan akan menjadi korban dari pemerintah yang berbeda aqidah tersebut.

Dalil-dalil di atas kian meyakinkan bahwa cita-cita untuk mendirikan khilafah islamiyah akan membawa konsekuensi tersendiri bukan hanya menyangkut tampilan wajah Indonesia tetapi juga kondisi masyarakat yang akan diwarnai oleh konflik dan disistensi dari elemen bangsa yang lain.

Dengan mempertimbangkan pendapat dari Imam al-Ghazali dan al-Baidlawi maka mengkonversi sistem pemerintahan yang ada tidak diperbolehkan menurut syara’, mengingat besarnya ongkos sosial, politik, ekonomi, dan keamanan yang harus ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam pandangan ahlusunnah wal jama’ah menghindari mudharat lebih utama dari pada menerapkan kebaikan. Karena itu, menghindari mudharat yang besar lebih kita utamakan dari pada mendapat sedikit kemaslahatan. Sebaliknya, tidak mendapatkan sedikit kebaikan untuk menghindari mudharat yang lebih besar merupakan sebuah bentuk kebaikan yang besar.

Jadi, sistem pemerintahan di dalam pandangan agama bukan sistem untuk sistem melainkan sistem untuk umat. Sehingga sistem apapun yang dianut oleh umat di dalam memenuhi tujuan syar’i dari pemerintahan tidak boleh menimbulkan kerusakan yang mengancam keselamatan jiwa dan harta umat. Sebab sejatinya menurut Imam al-Ghazali, pemerintahan itu didirikan untuk menata umat, agar kehidupan agama dan dunianya aman sentosa dari ancaman dari dalam maupun dari luar (Al-Iqtishad Fil ‘Itiqad, 1988:147).

Senada dengan Imam al-Ghazali di atas, al-Baidlawi juga berpandangan bahwa esensi dari pemerintahan adalah menolak kerusakan dan kerusakan itu tidak dapat ditolak kecuali dengan pemerintahan tersebut. Yaitu sebuah pemerintahan yang menganjurkan ketaatan, mencegah kemaksiatan, melindungi kaum mustad’afin, mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi semua. Esensi dari pemerintahan itu menurutnya adalah keharusan profetik dan intelektual dalam menjaga kedamaian dan mencegah kerusakan dunia (Lihat misalnya dalam Al-Baidlawi, Thawali’ al-Anwar wa Mathali’ al-Andlar, 1998: 348).

KH. MA Sahal Mahfudz menyatakan sikap NU pada saat khutbah iftitah Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Sukolilo Surabaya, 28 Juli 2006: ”NU juga sejak awal mengusung ajaran Islam tanpa melalui jalan formalistik, lebih-lebih dengan cara membenturkannya dengan realitas secara formal, tetapi dengan cara lentur. NU berkeyakinan bahwa syari’at Islam dapat diimplementasikan tanpa harus menunggu atau melalui institusi formal. NU lebih mengidealkan substansi nilai-nilai syari’ah terimplementasi di dalam masyarakat ketimbang mengidealisasikan institusi. Kehadiran institusi formal bukan suatu jaminan untuk terwujudnya nilai-nilai syari’ah di dalam masyarakat”.

Dalam kaitan ini, sikap NU jelas, keinginan untuk mengkonversi sistem pemerintahan, tidak memiliki akar syara’, malahan bertentangan dengan serangkaian hasil ijtihad para ulama NU yang dirumuskan di berbagai institusi pengambilan keputusan dan kebijakan tertinggi organisasi. Bagi NU, Pancasila, UUD 1945 dan NKRI adalah upaya final umat Islam Indonesia dalam mendirikan negara dan membentuk pemerintahan.

KH Muhyidin Abdusshomad
Penulis buku “Fikih Tradisionalis”, Ketua PCNU Jember
Gimana tanggapan Kiai, tentang ulasan KH.Muhyiddin diatas? 
[Pejuang Islam Menanggapi]
BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM
Harus ada figur seperti KH. Muhyiddin Abdusshamad di dalam tubuh stuktur NU, karena memang ada upaya-upaya beberapa kelompok ormas yang visi-misinya berkonotasi 'menggulingkan' pemerintahan Indonesia yang sah, sekalipun pemerintahan Indonesia ini dihukumi Dharuriyun Bissyaukah oleh NU. Karena menurut madzhab Sunni Syafi'i, orang yang 'keluar' dari pemerintahan yang sah dihukumi sebagai bughah (pengkhianat) yang wajib diperangi. Tetapi, wajib juga adanya para Pejuang Islam di dalam masyarakat NU kultural, yang selalu istiqamah memperjuangkan undang-undang Fathul Mu'in secara menyeluruh, untuk dapat diadopsi secara konstitusional oleh Pemerintah Indonesia, agar status pemerintahan ini tidak lagi menjadi Dharuratun Bissyaukah. Jika Pemerintahan menerapkan formalisasi syariat dalam tataran hukum positif negara, maka keridhaan Allah dan Rasul-Nya pasti akan "lebih" menyertai perjalanan hidup bangsa Indonesia. Sudah 63 th Indonesia merdeka, usia kakek-kakek yang mendekati tanah kuburan. Kapan lagi mulai berjuang, kalau bukan sekarang.

2.
Pengirim: m fadloli hs  - Kota: mojokerto
Tanggal: 21/8/2010
 
orang orang NU harus paham tentang sejarah tempo dulu akan kehancuran beberapa negara islam ,semisal kerajaan islam turki ustmani di bawah pemerintahan kemal attaruk dari akibat sekuralisme ya,ni faham anti agama islam yang di masukkan oleh orang yahudi,kristen dan kumunisme melalului sarjana muslim seperti kemal attaruk cs,yg akibatnya negara islam besar turki hancur dan runtuh dari akibat profokator yahudi yg di bawa kemal attaruk.demikian pula kalau kita warga NU di indonesia tidak waspada akan profokator yahudi,nasroni yang di bawa jaringan islam riberal /JIL yang di bawah pimpinan ulil abshor,agil siroj cs AKAN HANCUR lah aqidah ahlissunnah wal jamaah dan islam di bumi indonesia tercinta ini.dari itu waspadalah akan jaringan JIL INDONESIA. 
[Pejuang Islam Menanggapi]
BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM
Waspadalah ... ! kata Bang Napi.

3.
Pengirim: M FADLOLI HS  - Kota: MOJOKERTO
Tanggal: 21/8/2010
 
gus lutd teruskan perjuangan membela aqidah ahlussunnah di bumi indonesia tercinta ini hususnya dan hancurkan faham JIL yang merusak aqidah islamiah sampai ke akar akarnya. 
[Pejuang Islam Menanggapi]
BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM
Bersama kita bisa .... Ayoook !!

4.
Pengirim: WONG DAYAK  - Kota: pangkalan bun
Tanggal: 29/8/2011
 
lha belajar agama kq ke amerika,ya pantes aja hasilnya kayak Ulil sang mantu petinggi NU katanya.mungkin Ulil lupa gak bljr ttg latar belakang di dirikannya NU untuk apa
?.......,
 
[Pejuang Islam Menanggapi]
BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM
Faktor hidayah juga tidak 'berpihak' kepada Ulil. Artinya Ulil bukan termasuk orang mendapat hidayah dari Allah.

 
 
Kembali Ke atas | Kembali Ke Index Karya Ilmiah
 
 
 
  Situs © 2009-2017 Oleh Pejuang Islam